03 Mei 2020 - 19:02:25 WIB | Dibaca: 3941x

Karawan (SIOGE) - Cipayung Plus cabang Karawang menilai kinerja Pemerintah Daerah Karawang terkait pendistribusi bantuan sosial dari Dinas Sosial (Dinsos) lamban.
Adapun Oganisasi Mahasiswa Cipayung Plus terdiri dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Ketua Ichan Maulana, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ketua Lingga Komara, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ketua Fajar Andriansyah, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ketua Kristavorus, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Ketua Sepri Antoni, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Ketua Ahmad Nopian.
"Sejak awal april Kabupaten Karawang dikategorikan sebagai zona merah covid-19 oleh Pemprov Jabar, tetapi sampai hari ini, Minggu (3/5/2020) upaya percepatan penanganannya dinilai lamban," kata Cipayung Plus Cabang Karawang melalui relis yang diterima sioge.com, Minggu (3/5/2020).
Mereka mengatakan, penilaian progres itu disimpulkan dari berbagai pandangan masyarakat. Padahal, Pemkab sudah membentuk tim gugus tugas covid 19, namun progres yang dilakukan masih berkutat di wilayah angka perhitungan ODP PDP dan pasien Positif. 
"Meski begitu, kami mencoba konfirmasi dengan mengirimi surat permohonan data yang diterima langsung oleh ketua harian Gugus Tugas Covid 19 Karawang. Di surat itu ada 3 poin utama yang kami tanyakan berkaitan dengan Data Progres Penananganan (Kesehatan), data penerima bansos, dan prediksi sekaligus langkah Pemkab kedepan terhadap dampak pandemi ini. Tapi, sudah 5 hari terhitung sejak surat diterima, tidak ada tanggapan yang serius dari gugus tugas kepada kami. Artinya progres kerja gugus tugas hasilnya belum signifikan," tulis mereka dalam relis.
Mereka juga mengatakan, selain persoalan terkait penerima data bantuan sosial untuk masyarakat terdampak. Bahkan Dinas Sosial belum mampu menunjukan data itu secara terbuka.  "Kami meyakini bahwa masih banyak data yang validitasnya diragukan, maka besar kemungkinan bansos itu menjadi polemik baru ditengah-tengah masyarakat," sebutnya.
Selanjutnya, mereka menghimbau agar pemkab dapat menghimpun data secara riil dan up to date yang kemudian ditampilkan ke publik by name by address agar terwujud efektivitas dan ketepatan sasarannya.
"Dalam prinsip good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik ada prinsip partisipasi dan transparansi. Bagi Kami Pemkab Karawang dalam hal tata kelola dan manajemen data sangat buruk," sebutnya. (rel/red)