03 Juli 2020 - 18:00:37 WIB | Dibaca: 3458x

Medan (SIOGE) - Ribuan Massa FAK-PP (Front Anti Komunis dan Penyelamat Pancasila) Sumut melakukan aksi unjuk rasa ke DPRD Sumut menolak pembahasan RUU HIP (Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila) serta menuntut segera dicabut dari Prolegnas DPR RI, Jumat (3/7/2020).
Selain itu, massa juga meminta kepada pemerintah, DPR RI dan Parpol (partai politik) untuk tidak mengusulkan dan membentuk produk hukum perundang-undangan yang dapat menimbulkan pertentangan di masyarakat,  sehingga mengusik hal-hal mendasar yang sudah menjadi kesepakatan bangsa dan negara.
Dalam orasinya, yang dikoordinir Ust Indra Suheri, MA menyampaikan menolak dengan tegas kebangkitan paham komunisme/markisme dan leninisme, baik dalam bentuk partai politik, organisasi maupun simbol-simbolnya. "Kami akan terus melakukan perlawanan terhadap setiap yang akan membangkitkan faham komunis dan para pendukungnya di Indonesia, karena ajarannya anti Tuhan, anti Agama dan musuh Pancasila," ungkapnya dengan pengeras suara.
Front Anti Komunis dan Penyelamatan Pancasila ini juga mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas  aktor intelektual  yang menyusun serta mengusulkan draf RUU HIP tersebut, karena diduga mengandung tindakan kejahatan terhadap keamanan negara, sesuai dengan UU No27/1999 yang tertuang dalam KUHP Pasal 106 a Jo 107 d.
Selanjutnya, massa juga memprotes dan menuntut agar diturunkan spanduk hari lahir Pancasila 1 Juni 2020 yang bertuliskan "Pancasila dalam tindakan melalui gotong royong menuju Indonesia baru" yang ditempel di Gedung DPRD Sumut. Mendengar teriak-teriak massa agar spanduk segera diturunkan, staf DPRD Sumut akhirnya menurunkannya. 
Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat petugas Kepolisian yang dihadiri Kapoldasu Irjen Pol Drs Martuani Sormin dan Kapolresta Medan Kombes Pol Riko Sunarko untuk memantau jalannya aksi di badan Jalan Imam Bonjol depan gedung dewan.
Setelah pengunjuk rasa bergantian menyampaikan orasi, akhirnya utusan FAK-PP Sumut diterima Wakil Ketua DPRD Sumut H Harun Mustafa Nasution dan H Salman Alfarisi seraya menyampaikan kesepakatannya untuk menolak secara tegas pembahasan RUU HIP ini. "Pancasila sudah final dan harga mati. Jika ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengganti dasar negara, harus kita tolak sekeras-kerasnya," ujar Salman senada dengan Harun dan berjanji akan secepatnya meneruskan aspirasi pengunjuk rasa ke DPR-RI.(t/s1)