04 Agustus 2020 - 17:28:20 WIB | Dibaca: 2596x

Medan (SIOGE) -  Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Afif Abdillah mengatakan pihaknya berjanji akan segera memanggil manajemen Gojek dan Grab untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam waktu dekat dan akan membuat regulasi yang mengatur sistem ojol yang ada di Medan.
Hal itu dikatakan Afif didampingi Erwin Siahaan, Renville Napitupulu, Johannes Hutagalung, Afif Abdillah, Hendri Duin saat menerima perwakilan massa ojek online yang menggelar aksi di depan Kantor DPRD Medan, Selasa (4/8/2020).
"Yang pasti yang kita lakukan pertama, kita RDP dulu, setelah itu, kita liat apa yang menjadi masalah mereka dan apa yang menjadi masalah aplikator juga, tapi kedepannya yang kita mau adalah kita bentuk peraturan daerah yang mengatur tentang ojek online ini. Sehingga tidak ada permasalahan lagi seperti yang ada saat ini, karena ini sudah menumpuk dan semakin lama semakin banyak," ucap Afif Abdillah yang juga Ketua Fraksi NasDem itu.
"Tuntutan para driver yang dianggap merugikan mereka, harus menjadi fokus dari RDP kita nantinya, selain itu adalah insentif, itu juga harus menjadi fokus kita, kalaupun misalnya ada suspend account itu harus jelas apa syarat-syarat hingga akunnya bisa dimatikan. Ini yang tidak jelas, sehingga akhirnya terjadilah demonstrasi seperti saat ini," sambug Afif.
Kedepannya kata Afif Abdillah, pihaknya lebih lanjut akan membuat aturan, sehingga bisa melindungi para ojek online yang ada di kota Medan. "Kalau saya liat solusinya hanya peraturan, karena kalau enggak ada peraturan ini akan berulang terus, imti yang harus dilakukan adalah Perda, kalau kalau enggak ada perda, sia-sia semua. Kalau ada perda berarti itu adalah peraturan di rumah kita Medan, kalau tidak bisa mematuhi Perda nantinya, keluar," ucapnya.
Saat ini, tambah Afif sudah ada tiga fraksi yang sepakat dan siap mendukung proses tersebut. "Yang pasti fraksi Nasdem sudah oke, fraksi gabungan (HPP) dan PDIP juga sudah oke, berarti sudah tiga. Mudah-mudahan fraksi-fraksi lain menyusul lah," katanya.
Sementara, anggota DPRD lainnya, Hendri Duin meminta kepada driver ojol jangan terlalu euforia. Sebab, fungsi dewan hanya sebagai penghubung antara driver dan aplikator. “Pulang dari sini tunjukan driver itu punya integritas yang bagus, laksanakan protokoler kesehatan, jangan ugal-ugalan di jalan,” pesannya.
Sebelumnya, seorang perwakilan driver ojol bernama Putra sempat menetaskan airmata di ruang rapat banggar DPRD Medan saat mengutarakan maksud mereka melakukan aksi hari ini. Ia mengatakan mereka telah melakukan aksi sejak semalam sebab sejumlah peraturan yang belakangan ini diturunkan oleh pihak aplikator merugikan driver hingga membuat pendapatan menurun drastis.
"Miris kami pak, setiap aksi kena suspend, sampai semalam pun kami turun ada beberapa orang yang diancam kena suspend. Masalah kami yang pertama insentif ditiadakan, mendapat Rp 50 ribu saja sulit. Kami juga minta open suspen, pemutihan. Sebab 60% driver di lapangan itu, rata-rata akun joki, maksudnya misalnya saya udah putus mitra, saya memberi akun yang tidak dipakai lagi ke yang lain. Kemarin hanya karena demo pentolan-pentolan Merah Putih ini diputus mitrakan, alasannya karena demo. Disaat kita mengadu ke sini mereka sepele," ungkap Putra.
Putra mengungkapkan, pihak perusahaan mendapat keuntungan yang cukup besar di bidang go food, namun mereka mengeluhkan ongkos kirim go food mereka juga dipotong hingga 20%. "Kalau dibilang kerugian mereka besar selama Covid-19 ini, orderan go food itu mereka bisa mengambil keuntungan 25% dari harga ke resto, ongkos kami yang enggak seberapa, dipotong lagi 20%," ucapnya.(s1)