29 Agustus 2020 - 20:48:04 WIB | Dibaca: 2782x

Medan (SIOGE) - Banyaknya pertanyaan yang dilontarkan warga seputar mahalnya biaya penguburan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Simalingkar B tidak terjawab karena tidak hadirnya pihak Dinas Pertamanan dan Kebersihan (DKP) Kota Medan pada kegiatan reses yang diselenggarakan Anggota DPRD Medan Erwin Siahaan, Sabtu (29/8) di Lapangan Sepakbola Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor. 
“Sangat mengecewakan sekali sikap DKP yang tidak mau menghadiri undangan warga untuk mendengarkan keluhan mereka terkait TPU yang ada di Kota Medan,” ujar Erwin di sela-sela kegiatan Reses III yang digelarnya dalam 2 sesi. Padahal warga sangat banyak yang hadir mempertanyakan hal itu. 
Bukan hanya itu saja, seharusnya warga mendapat pencerahan tentang biaya penguburan di TPU yang dinilai sangat mencekik leher, ujarnya. Padahal undangan untuk menghadiri kegiatan itu sudah disampaikan beberapa waktu lalu. Namun sepertinya tidak ada niatnya untuk mendengarkan keluhan warga. “Tidak harus kepala dinas, paling tidak perwakilannya kalau hadir, juga sudah bisa membuat masyarakat puas,” sebut Ketua Fraksi Gabungan Hanura, PSI dan PPP DPRD Medan itu. 
Salah seorang warga, Dedi mempertanyakan perhatian pemerintah terhadap jalur ambulance yang mengangkut jenasah ke pekuburan Covid-19 di Simalingkar B. “Bagaimana perhatian pemerintah terhadap warga sepanjang jalan yang dilewati ambulance Covid-19. Apakah ada penyemprotan atau lainnya terhadap jalur yang dilintasinya,” tanyanya. 
Selain itu, beberapa warga mengeluhkan pembagian bantuan dari pemerintah sangat tidak tepat sasaran. Bahkan di masa pandemi Covid-19 ini, masih ada warga yang miskin tidak menerima bantuan apapun.
Seperti dikeluhkan Esra Br Siahaan warga Anggrek III Kompos Kelurahan Kwala Bekala yang menyebutkan dirinya merupakan penduduk asli daerah itu dan kurang mampu. Namun sampai saat ini, tidak ada satu bantuan pun yang diterimanya dari pemerintah. “Suamiku dan anakku tukang becak nya, namun tidak pernah mendapatkan bantuan. Tolonglah pak lurah dan Kepling membantu kami yang miskin ini,” ujarnya. 
Bahkan Esra menyebutkan, dirinya sudah berulangkali mendatangi Dinas Sosial namun tidak ditanggapi. “PKH ga dapat, beras pun ga dapat. Kenapa pemerintah tidak perhatian sama kami,” ujarnya.  
Sementara warga lainnya, R Simarmata menyebutkan anaknya mulai dari SD sampai SMP tidak mendapatkan bantuan dana BOS ataupun KIP. Kalau ditanyakan ke sekolah, disebutkan urusannya sama lurah. “Kalau ditanya Kepling, disebutkannya urusan bantuan itu di sekolah. Jadi kemana kami rakyat tidak mampu ini,” ujarnya. 
Senada dengan itu, Dewi A Br Damanik menyebutkan dirinya memiliki 3 anak kecil dan tidak mendapatkan bantuan apapun. Saat Kepling ditemui untuk mengurus PKH, disebutkan bukan urusan kelurahan. Dewi menyebutkan dirinya bingung mengurus PKH kemana, karena ada pula aparat pemerintahan yang menyebutkan dirinya tidak mendapatkan PKH karena ito nya bekerja di bank. 
Sementara itu, Agustina Simbolon mengeluhkan lingkungan dan rumahnya kerap dilanda banjir saat air sungai meluap. Ia mengaku tinggal dekat sungai Babura. 
Menanggapi itu, perwakilan Dinas Sosial Ami menyebutkan banyak jenis bantuan yang digulirkan kepada masyarakat. Ada bantuan tunai di saat pandemi Covid-19, ada bantuan beras dan gula, Program Keluarga Harapan (PKH) dan lainnya. Namun kalau sudah ada bantuan yang diterima, maka warga tidak berhak menerima bantuan lainnya, seperti kalau dapat bantuan uang tunai, maka tidak mendapatkan bantuan beras lagi. 
Untuk mengurus PKH tidak perlu ke Dinas Sosial, karena di kantor kecamatan sudah ada petugasnya yang bisa menampung keluhan warga. Tahun depan rencananya akan ada pendataan bantuan lagi. Diharapkan warga segera melapor agar dicek oleh petugas yang sudah ditunjuk. Sementara bantuan KIS, dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan.
Untuk BPJS gratis, warga bisa melapor ke Dinsos dengan membawa KTP dan mengisi form isian. Namun pihaknya hanya memberi rekomendasi ke BPJS. 
Sementara Erwin Siahaan dalam tanggapannya menyebutkan, masyarakat sudah tahu kemana kalau mengurus bantuan karena sudah diterangkan. “Ambil form isiannya di kantor kelurahan, namun kalau dipersulit, telepon saya,” ujarnya. 
Banyaknya masalah banjir juga harus menjadi pemerintah. Namun warga juga jangan lupa untuk menjaga kebersihan. Karena terkadang, banyak warga tidak sadar membuat parit dan sungai menjadi tong sampah yang besar. Kalau sudah mampet, maka masyarakat juga yang merasakan akibatnya yaitu banjir, ujar Politisi PSI itu.
Terkait jalan yang rusak, Siahaan menyebutkan sebelum dirinya menjadi anggota dewan, jalan Kwala Bekala hingga Kebun Binatang Medan (KBM) sudah rusak. Saat menjadi Caleg, jalan juga tetap rusak. Sudah menjadi anggota dewan pun, jalan tetap rusak. “Tolonglah Dinas PU agar menyampaikan keluhan warga akan rusaknya jalan menuju KBM. Kalau belum bisa diaspal, setidaknya patching lah dulu,” pintanya kepada perwakilan Dinas PU yang hadir pada kesempatan itu. (s1)