02 September 2020 - 19:12:59 WIB | Dibaca: 2693x

Medan (SIOGE) - Masyarakat Kecamatan Medan Polonia mengeluhkan persoalan penyelesaian tanah di Sari Rejo yang sampai saat ini belum juga terselesaikan. Selain itu, bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 pembagiannya dinilai warga tidak merata dan tepat sasaran. 
Hal itu diungkapkan warga saat mengikuti Reses III masa sidang III Tahun 2020 yang diselenggarakan Anggota DPRD Medan D Edy Eka Suranta S Meliala di Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia, Senin (31/8) dalam 2 termin yang diikuti ratusan masyarakat.  
Berbagai persoalan disampaikan warga kepada Politisi Gerindra itu, karena dianggap tidak ada penyelesaiannya hingga kini. Salah seorang warga, Pria Wijaya mengeluhkan pembagian Bansos Covid-19 tidak jelas karena banyak warga yang seharusnya lebih layak mendapatkannya, malah tidak diberi. Warga minta agar informasi bantuan dibuat jelas kepada masyarakat agar tidak ada prasangka tidak baik terhadap aparatur pemerintahan. Begitu juga masalah lampu jalan yang banyak mati, dimintakannya agar diperbaiki. 
Sementara itu warga lainnya, Jamal meminta agar pemerintah memberi edukasi yang benar tentang Covid-19 dan penanganannya, mulai dari perobatan di rumah sakit hingga sampai pemakamannya agar tidak simpang siur. Begitu juga masalah birokrasi pembuatan adminduk yang dirasa warga terlalu bertele-tele.
Sementara itu, beberapa warga lainnya mengeluhkan kurang perhatiannya Kepala Lingkungan terhadap warganya sehingga banyak yang tidak terlayani. 
Menanggapi itu, Anggota Komisi IV DPRD Medan itu menyebutkan masalah tanah Sari Rejo itu merupakan urusan pemerintah pusat yang tidak mungkin dicampurinya. Terkait Bansos, ada ketidakpuasan dengan data yang dibuat oleh petugasnya dan hal itu seharusnya tidak terjadi. Hal itu akan disampaikan ke Dinsos. 
Disebutkannya, kedatangan Anggota DPRD diharapkan bisa menyambungkan aspirasi warga dengan dinas terkait secara langsung atau diwakilkan dan akan disampaikan melalui paripurna dewan.
Terkait lampu penerangan jalan umum (LPJU), pihaknya sudah berkoordinasi dengan petugas dan akan diperbaiki secepatnya. Begitu juga dengan masalah drainase, pihaknya akan secepatnya menyampaikan permohonan masyarakat ke Dinas PU. 
Sementara itu, Koordinator Kota PKH Dinas Sosial Edi Irwanto Pardede menyatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan aparatur kelurahan dan mengutus timnya untuk melakukan pendataan sehingga para penerima Bansos Covid-19 tepat sasaran. Namun dalam pelaksanaanya, banyak yang tidak tepat sasaran dan hal itu disebut persoalan distribusi yang tidak sempurna. 
Disebutkannya, rekomendasi awalnya dari Dinsos dan para penerima bantuan di SK kan. Namun ada beberapa temuan Inspektorat, nama penerima bantuan berubah tanpa diketahui penyebabnya. Ada juga laporan dari Kepling bahwa ada nama penerima yang berubah dan tidak sesuai SK. Kalau masalah siapa yang layak menerima Bansos Covid-19, adalah warga yang terdampak secara ekonomi, sosial dan psikologi. 
Terkait Program Keluarga Harapan (PKH), disebutkannya, penerima PKH tahun 2015 jumlahnya 129.962 orang, sedangkan penerima bantuan Sembako 49 ribu orang. 
Untuk pendataan selanjutnya, direncanakan tahun ini. Namun karena terjadi pandemi Covid-19, terpaksa ditunda, padahal sudah dianggarkan Rp.2 miliar, ujarnya. “Mudah-mudahan 2021, Covid-19 sudah berakhir dan pendataan bisa dilakukan,” ujarnya seraya menyebutkan, dalam pendataan juga diharapkan seluruh warga bisa berperan.
Sementara itu, perwakilan PU UPT Selatan, menyebutkan di tahun ini,  sudah ada 8 paket pekerjaan yang sudah ditandatangani lurah. Dari semua kecamatan di Dapil V, di Medan Polonia yang terbanyak mendapatkan paket itu, ujarnya. Untuk pembangunan drainase yang berskala besar merupakan tugas Dinas PU, karena UPT hanya melakukan pekerjaan kecil. (s1)