08 September 2020 - 21:05:59 WIB | Dibaca: 2835x

Medan (SIOGE) - Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Sumatera Utara sudah pernah mengeluarkan surat pembongkaran bangunan di Jalan Nasional Ringroad namun hingga saat ini belum ada realisasinya. 
Padahal persoalan penutupan parit di jalan nasional sudah bergulir sejak 2011, dimana, Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara saat itu, Wijaya Seta, ujar Kepala BBPJN Selamat Rasisi dalam keterangannya pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi IV DPRD Medan yang dipimpin Ketuanya Paul Mei Anton Simanjuntak SH terkait bangunan bermasalah di atas tanah milik negara in casu Pemko Medan di Jalan Industri/Ringroad Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal, Senin (7/9).
Kordinator BBPJN Sumatera Utara, Simon Ginting menambahkan, pihaknya tidak pernah mengeluarkan rekomendasi pembangunan maupun penggunaan jalan nasional kecuali terhadap SPBU dan KFC.
Herannya, ujar Simon, pihaknya tidak pernah memberikan rekomendasi, namun sangat banyak berdiri bangunan di sepanjang Jalan Nasional Ringroad. Pihaknya kesulitan melakukan penertiban, karena tidak memiliki aparat untuk penertiban seperti Satpol PP.
Karena keterbatasan itu, pihaknya merasa perlu adanya sinergitas antara BBPJN dengan Pemprov Sumatera Utara maupun Pemko Medan terkait dengan pengawasan pembangunan di jalan nasional. 
“Di Home Centra, parit dijadikan tempat parkir. Ironisnya, Dinas Perhubungan Kota Medan pernah menerbitkan izinnya. Saat ini, izin tersebut sudah dicabutnya namun fungsinya masih menjadi tempat parkir,“ ujarnya.
Disebutkannya, sesuai Permen PU No. 20 tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan, sudah diatur bahwa untuk pembangunan jembatan dan penggunaan parit di sepanjang jalan nasional harus meminta rekomendasi dari BBPJN.
Sementara Kabid Pengawasan Dinas Perkimtaru Kota Medan Cahyadi, mengaku dalam Perda Kota Medan tentang IMB tidak ada menyebutkan harus meminta rekomendasi dari BBPJN khususnya terhadap bangunan di sekitar jalan nasional. 
“Tidak ada persyaratan IMB di Perda Kota Medan untuk ada rekomendasi dari Balai Jalan. Tetapi kalau dokumen pendukung seperti Amdal, biasanya dilengkapi rekomendasi dari Balai Jalan,“ ujarnya. Untuk bangunan di Jalan Industri/Ringroad tersebut, Cahyadi mengaku pihaknya telah memberikan surat peringatan ketiga. 
Menanggapi itu, Ketua Komisi IV Paul MA Simanjuntak, meminta Pemko Medan menindak tegas bangunan di seputaran Jalan Ringroad. Dia mensinyalir ada peran mafia sehingga pembangunan di Jalan Ringroad bisa “aman-aman” saja. 
“Dinas PU Kota Medan sudah mengeluarkan surat perintah bongkar, kita harap Satpol PP Kota Medan dapat menindaklanjuti ini,” tegasnya. Namun yang anehnya, kalau sudah bermasalah seperti ini, sepertinya tidak ada yang bertanggungjawab untuk melakukan tindakan tegas, pungkas Politisi PDI perjuangan itu. (s1)