14 September 2020 - 17:55:03 WIB | Dibaca: 2803x

Medan (SIOGE) - Di masa pandemi Covid-19 ini, para kepala lingkungan (Kepling) di Kelurahan Sudi Rejo Kecamatan Medan Kota resah karena diperintahkan Dinas Kesehatan (Dinkes) melalui Puskesmas untuk mengecek warga yang terduga terpapar. 
Hal itu sangat memberatkan karena para Kepling tidak memiliki perlengkapan khusus seperti alat perlengakapan diri (APD) seperti yang dimiliki petugas kesehatan, ujar sejumlah Kepling kepada Anggota DPRD Medan Hendra DS saat menggelar Sosialisasi Perda No.4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan, Minggu sore (13/9/2020) di Jalan Air Bersih Gang KKP Medan.
Penugasan yang dirasa tidak pada tempatnya itu sangat membahayakan kesehatan para Kepling karena tidak adanya pengamanan terhadap diri mereka. 
Selain itu, warga juga mempertanyakan bagaimana pelaksanaan Perda Kesehatan bagi masyarakat serta apa saja fasilitas yang bisa didapatkan dalam pelayanan kesehatan. 
Menanggapi itu, Politisi Partai Hanura itu menyebutkan, Pemko Medan hendaknya memberi pelayanan kesehatan kepada warganya secara maksimal. Sebab, masih banyak rumah sakit yang membantu kesehatan masyarakat, namun masih melihat status sosialnya.
Padahal, dalam memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat sudah diatur dalam dalam Perda No 4 Tahun 2012 bahwa warga Medan dipastikan mendapat pelayanan dan fasilitas kesehatan di Puskesmas maupun di rumah sakit.
Salah satu tujuan Perda adalah meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang aman, adil, terjangkau dan terbuka bagi masyarakat. Kemudian, meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan ini juga menyatakan, dalam Perda tersebut diatur terkait Kejadian Luar Biasa (KLB) seperti penanganan penyakit DBD, Diare, ISPA, malaria, keracunan, swine flu dan lainnya.
Pemko bertanggungjawab menyediakan dana, sarana dan prasarana penanggulangan KLB serta rumah sakit wajib menerima korban KLB tanpa melihat status dan latar belakang untuk ditangani sesuai dengan prosedur dan standar pelayanan yang berlaku.
Terkait pandemi Covid-19 yang juga termasuk KLB, ditangani Menkes melalui Pemko Medan yang sudah menganggarkan Rp.500 miliar lebih,  untuk penanganan dan bantuan sosial kepada masyarakat, pencegahan, pengobatan dan sosialisasi, ujarnya. 
Karena status penularan Covid-19 terus bertambah membuat banyak rumah sakit tidak mampu lagi menampung pasien. Sehingga diharapkan masyarakat menjaga kesehatannya dan menerapkan protokol kesehatan dimulai dari rajin mencuci tangan pakai sabun, menggunakan masker dan jaga jarak.
Hendra juga menyatakan kekecewaannya kepada Pemko Medan saat membuat Peraturan Wali Kota (Perwal) tentang penanganan Covid-19 tidak melibatkan DPRD Medan. Belum lagi, sering mendapatkan banyak keluhan dari masyarakat tentang pelayanan Pemko dalam penanganan Covid-19.
Terkait keluhan para Kepling, disebutkannya, Dinkes jangan menumbalkan mereka dengan memberi tanggungjawab mengecek warganya yang terpapar Covid-19. Kepling juga manusia dan tidak kebal terhadap Covid-19. 
Lengkapi mereka dengan APD dan Dinkes harus turun tangan langsung jika mendapat informasi ada masyarakat terkena Covid-19. Melalui Pansus Covid-19 di DPRD Medan pihaknya akan desak Pemko untuk bertanggungjawab tidak hanya soal penggunaan anggaran tapi program apa saja yang telah dikerjakan dalam penanganan penyebaran Covid-19, pungkasnya. (s1)