14 Oktober 2020 - 21:41:24 WIB | Dibaca: 3143x

Tebingtinggi (SIOGE) - Pemerintah Kota Tebingtinggi menelusuri terkait kelanjutan rencana normalisasi dan pengendalian banjir di Sungai Padang. Walikota Tebingtinggi Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, MM melakukan pertemuan dengan pihak Balai Wilayah Sungai Sumatra (BWSS) II, Rabu (14/19) di Kantor BWSS II Medan.
Dalam kunjungan itu, Walikota bersama  Kadis Kominfo Dedi Parulian Siagian, Kadis PU Rusmiyati Harahap dan Kepala Bappeda Erwin Suheri Damanik diterima Kepala BWSS II Maman Noprayamin beserta tim.
Kedatangan Wali Kota Tebinginggi untuk tindaklanjut program pengendalian banjir Kota Tebingtinggi. Kerena sebelumnya sudah pernah direncanakan terkait penanganan itu namun batal karena program strategis nasional.
"Kita dari Pemerintah Kota Tebingtinggi memang ingin menanyakan tindak lanjut dari program pengendalian banjir Kota Tebingtinggi. Sebab, pada tahun sebelumnya sudah disusun sedemikian detail, tetapi pada waktu itu karena mendekatnya masa akhir Pak Jokowi tidak jadi dikerjakan karena program strategis nasional tersebut membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang panjang," ungkap Walikota. 
"Oleh karena itu hari ini kita datang kembali untuk menanyakan kapan di follow up dan kira-kira bagaimana. Tadi kita telah melakukan pertemuan dan dapat informasi bahwa ada kajian baru lagi tentang pengendalian banjir ini dengan melibatkan beberapa sungai yaitu Belawan, Deli, Percut dan Sungai Padang Tebingtinggi," sebut Wali Kota.
Wali Kota menyebutkan, sebelum dikerjakan terlebih dahulu dibuat kajian yang menginisiasi membandingkan mana yang paling efektif dan efesien dengan membuat normalisasi dan melakukan sudetan secara langsung di Sungai Padang. Serta membuat bendungan dan waduk.
"Kita berterimakasih bahwa study tadi akan berakhir di Bulan Mei dan akan dilanjutkan dengan kontruksi yang merupakan satu bagian. Namun ada catatan disitu bahwa kita harus mempersiapkan lahan dengan catatan lahan tadi tentunya perlu daerah untuk berkontribusi," jelas Walikota. 
"Kita mengharapkan kontribusi lahan ini dari Kabupaten/Kota dan juga Provinsi nantinya termasuk dari pemerintah pusat ikut juga sharing didalam pembiayaan tentang lahan ini. Sebelum proyek ini jalan tentu ada program jangka pendek yang kita mintakan kepada kementrian PUPR Direktorat Jenderal Pengelolaan Sumberdaya Air khususnya tentang normalisasi dari pada pengerukan daripada Sungai Padang, peninggian tanggul dan juga perbaikan pintu-pintu klep yang ada," harapnya. 
"Inilah yang dikatakan kepala Balai akan dilanjutkan ke Jakarta supaya penanganan darurat ini tadi bisa dilakukan sementara penanganan permanen dan jangka panjangnya dikerjakan," jelas Walikota. 
Sementara itu, Kepala BWS Sumatra II Maman Noprayamin menaggapi bahwa saat ini sedang dilaksanakan study desain oleh Kementerian terkait penanganan Sungai Padang. Tentunya masalah yang ada yang krusial yaitu banjir. Banjir ini tentunya ada beberapa aapek yang harus dilihat karena seperti lahan dan berbagai masalah yang terkait dengan banjir. 
"Ini juga mungkin akan kita lakukan kegiatan-kegiatan yang mendesak dan akan kita usulkan ke Kementrian supaya ini ada penanganan jangka pendek dan juga tidak mengabaikan rencana jangka panjang. Tentunya tetap berbasis dengan penanganan banjir secara makro yaitu managemen," katanya.
"Tentunya kita melihat konsultan kita yang sedang kita laksanakan, apa hasil dari mereka. Jangan sampai juga investasi pemerintah terkait dengan penanganan sudetan ini nanti tidak secara utuh bermanfaat bagi masyarakat," ungkap Maman Noprayamin terkait penyodetan Sungai Padang ke Sungai Bahilang.
"Hasil pertemuan ini kemungkinan kami akan melihat prioritas penanganan dalam jangka pendek apa yang harus dilakukan di Sungai Padang dan kami coba untuk segera ditindaklanjuti dengan usulan dari pemerintah pusat di kementrian. Karena secara anggaran kedepan terbatas," lanjut Kepala BWSS II itu.  (rel/s1)