01 Desember 2020 - 10:00:13 WIB | Dibaca: 3049x

Medan (SIOGE) - Warga keluhkan pelayanan rumah sakit yang terkadang seenaknya saja menempatkan pasien di ruang isolasi Covid-19 dengan alasan ruangan sudah penuh. Akibatnya keluarga pasien keberatan, apalagi disuruh pihak rumah sakit untuk menandatangani berkas bahwa keluarganya disebut terpapar Covid-19,padahal sebelumnya tidak ada riwayat penyakit tersebut. 

Hal itu dikeluhkan warga R Manalu saat mengikuti Sosialisasi ke VII Perda No.4 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan yang diselenggarakan Anggota DPRD Medan Johannes Hutagalung SSos, Minggu sore (29/11/2020) di Jalan Puskesmas Kelurahan Kampung Lalang Kecamatan Medan Sunggal yang dihadiri pihak BPJS Anita dan Chairunissa, Dinkes Medan drg Wan Leila, Camat Medan Sunggal M Indra Mulia, RS Advent Dr Josua Sinaga dan ratusan warga.

Warga Jalan Puskesmas lainnya, M Simanjuntak menyatakan masyarakat saat ini ketakutan pergi berobat ke rumah sakit karena takut dibuat jadi pasien Covid-19, padahal belum tentu si pasein terpapar. Apalagi warga tidak tahu pastinya dirinya kena Covid-19 atau tidak.  

Selain itu dimintakannya agar beberapa gang di Jalan Puskesmas dibuatkan parit karena sering terjadi banjir dan itu juga merupakan sumber penyakit. Untuk itu dimohonkan agar Pemko Medan membuatkan parit tersebut.  

Menanggapi itu, Johannes yang merupakan Anggota Komisi II DPRD Medan itu menyatakan dana untuk Covid-19 ditanggung pemerintah. Jadi kalau ada warga yang terpapar Covid-19, segeralah memeriksakan diri ke rumah sakit. “Tidak usah takut, yang penting warga harus tetap menjaga imun tubuh agar mampu melawan penyakit itu. Termasuk makan yang bergizi dan tetap semangat dan yakinkan diri agar bisa melawan virus tersebut,” ujarnya. 

Untuk warga yang keluarganya sakit bukan terpapar Covid-19 namun ditarus di ruang isolasi, harus menjadi perhatian Dinas Kesehatan agar tidak lagi terjadi yang seperti ini, ujarnya. 

Terkait usulan pembuatan parit, Politisi PDI Perjuangan itu menyebutkan, pihak kelurahan sudah mengusulkannya. Kalaupun nantinya tidak ditampung anggarannya, akan dianggarkan di dana kelurahan agar bisa dibuat, ujarnya.  

Sementara itu pihak BPJS dalam paparannya menyatakan kalaupun warga tidak sakit, BPJS sesekali dipakai untuk cek kesehatan. Bukan harus sakit baru bisa memakai BPJS, uajrnya.  

Perwakilan Dinkes drg Wan Leila menyebutkan, pasien hendaknya berobat ke Puskesmas terdekat. Kalau tidak mampu, akan dirujuk ke rumah sakit yang mampu mengobatinya.  

Terkait warga yang merasakan ada kecurigaan Covid-19, bisa memeriksakan diri ke Puskesmas atau rumah sakit agar dilakukan tes swab atau rapid tes. Kalau dinyatakan terpapar, warga akan diisolasi di rumah sakit. Kalau dirasa tidak harus diisolasi di rumah sakit, bisa melakukan isolasi mandiri di rumah, dengan catatan lapor kepada petugas agar setiap hari bisa dipantau.

“Tidak perlu takut diisolasi, karena di sana akan dirawat dengan baik, diberi makan, obat meningkatkan imun agar bisa melawan penyakit dan yang terpenting tetap semangat agar virus itu kalah,” ujarnya. (s1)