21 Desember 2020 - 20:02:40 WIB | Dibaca: 2973x

Medan (SIOGE) - Permasalahan banjir dan rusaknya drainase menjadi keluhan warga Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang. Rusaknya parit di sejumlah gang mendominasi keluhan warga dan sudah berulangkali dilaporkan namun belum ditanggapi. 
Salah seorang warga, H Sijabat warga Gang Setia Budi saat mengikuti reses Anggota DPRD Medan Drs Daniel Pinem di Kelurahan Tanjung Sari Pondok Batuan Kecamatan Medan Selayang, Senin (21/12/2020) yang dihadiri sejumlah perwakilan dinas, lurah, para Kepling dan ratusan warga. 
Disebutkannya, warga sudah mengeluh dengan tidak berfungsinya parit di gang mereka. Akibatnya jalan menjadi rusak dan kini kondisinya hancur. Rusaknya jalan itu sudah 10 tahunan dan belum juga diperbaiki. Kondisinya saat ini sudah sangat hancur, ujarnya seraya minta agar segera diperbaiki. 
Sementara itu, Kasimin warga Lingkungan XII Pondok Batuan mempertanyakan masalah keamanan lingkungan. Di daerahnya ada Poskamling namun tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Begitu juga masalah gorong-gorong yang tidak mampu mengalirkan air sehingga perlu diperbaiki.
Ditambahkannya, bantuan pemerintah seperti BLT atau PKH banyak yang tidak tepat sasaran karena banyak warga yang mampu menerimanya. Selain itu permasalahan pengurusan KTP dan KK diharapkannya agar jangan dipersulit. 
Menanggapi itu, Anggota DPRD Medan Drs Daniel Pinem menyebutkan dirinya bersama warga sudah meninjau gang yang sering banjir dan jalannya rusak. Diakuinya, jalan sempit dan paritnya kecil. Makanya diharapkan gang tersebuit segera diperbaiki, minimal dipatching agar warga bisa merasa nyaman menjelang Tahun Baru 2021, ujarnya seraya mengajak pihak Dinas PU agar meninjau lokasi setelah selesai reses.
Terkait masalah keamanan lingkungan, disebutkan Politisi PDI Perjuangan itu, bukan hanya tanggungjawab pemerintah. Namun merupakan tanggungjawab bersama pemerintah dan rakyat. Warga bisa rembug agar Posko itu tetap dijaga secara bergiliran.
Untuk gorong-gorong, Daniel menyebutkan dirinya sudah berjuang keras. Karena itu merupakan tanggungjawab provinsi. Namun dengan perjuangan keras dan berkoordinasi dengan dinas setempat, akhirnya jalan tersebut selesai dicor. 
Masalah PKH merupakan persoalan lama. Bukan permasalahan ada pilih kasih. Kesalahan masih terjadi karena Dinsos masih menggunakan data tahun 2015. Sensus di Pemko sudah dilaksanakan di 4 kecamatan. Harusnya semua sudah didata ulang pada Tahun 2020. Namun karena pandemi Covid-19, semuanya terpaksa ditunda, pungkasnya.
Sementara itu, Lurah Tanjung Sari menyebutkan, masalah KK dan KTP tidak akan dipersulit. Lurah mengaku sudah mengingatkan para petugas dan Kepling agar melayani masyarakat dengan baik. “Tidak boleh ada pengutipan uang untuk mengurus administrasi kependudukan. Kalau ada, lapor ke saya,” ujarnya seraya menyebutkan namun kalau berkas masih kurang, mungkin prosesnya tersendat.
Terkait Gang Seroja yang memerlukan pembangunan jalan, sudah pernah dibicarakan dan akan diusulkan kembali. Kepada Anggota DPRD, lurah mengharapkan agar warganya diperhatikan dari segi bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) agar anak bangsa bisa tidak terkendala mencari ilmu hanya gara-gara dana. (s1)