22 Desember 2020 - 20:06:30 WIB | Dibaca: 3407x

Medan (SIOGE) - Anggota DPRD Medan Janses Simbolon menilai kinerja Pemko Medan lamban dalam mengakomodir permasalahan warga. Untuk itu ia meminta maaf kepada masyarakat, karena aspirasi yang disampaikan kepadanya belum ditindaklanjuti oleh Pemko. 
Kali ini, pihaknya tidak mau kecolongan lagi dan akan memperjuangkan keluhan warga agar bisa ditampung Pemko Medan, ujarnya kepada ratusan warga yang hadir dalam reses Tahap I Masa Sidang I Tahun 2020 yang digelarnya di Pajak Rambai Gang Saudara Medan Labuhan, Senin sore (21/12/2020).
Dalam reses tersebut, sejumlah warga menyampaikan keluhannya. Desi, warga Pajak Rambai menyampaikan, banjir kerap dihadapi warga bila hujan mengguyur. Kawasan yang kerap langganan, di pinggiran rel kereta api. "Tolonglah Pak Janses agar menyampaikan kepada Pemko Medan untuk membenahi drainase di lingkungan kami. Kami yang tinggal di pinggir rel selalu kebanjiran kalau datang hujan," ujarnya. 
Sedangkan warga lainnya Nining meminta agar BPJS Kesehatan yang dimiliknya dialihkan ke PBI. "Kami sudah tak mampu lagi membayar iuran BPJS Kesehatan. Tolonglah agar kami dialihkan ke PBI,''ungkapnya. Nining juga meminta agar pemerintah kembali memberlakukan sekolah tatap muka. Menurutnya, anak-anak semakin bandel karena tak ada kegiatan sekolah.  
Warga lainnya, Simbolon mengutarakan ketiadaan portal di jalan lintas Sei Mati sehingga rawan kecelakaan. Permasalahan ini sudah disampaikan ke PT Kereta Api Indonesia (KAI), namun disebutkan itu merupakan wewenang Pemko.
Keluhan juga disampaikan Baharudin Pane, yang merupakan salah seorang Kepling di Kelurahan Martubung. Dia berharap Aulia Rachman yang akan menjadi wakil wali kota tak lupa janjinya yang akan membenahi banjir di Lingkungan 4. Selain itu juga, kami berharap adanya lapangan sepak bola dan gedung serba guna di Medan Utara, ujarnya.
Menanggapi keluhan warga, Fradila perwakilan BPJS Kesehatan memaparkan ada 2 kategori jenis kepesertaan BPJS yaitu BPJS- PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan BPJS Non-PBI. "Non PBI ini tetap dibayar, tapi yang bayar pemerintah. Untuk pengalihan ini, masyarakat bisa melakukan pengajuan ke dinas sosial setempat dan membawa surat keterangan tidak mampu dari kelurahan,''ujarnya.
Terkait portal, Janses Simbolon mengatakan, portal di Sei Mati berada di perbatasan 3 kelurahan, yakni Pekan Labuhan, Martubung dan Sei Mati. Perlu adanya kordinasi untuk pemasangan portal dan bersama-sama menjaganya. 
"Untuk persoalan banjir akan kita dorong agar Pemko Medan segera mengatasi dan melakukan pengorekan drainase," kata Sekretaris Partai Hanura Kota Medan ini. "Harus dilakukan pengorekan merata. Kalau di bagian hilir bisa dilancarkan drainasenya, mudah-mudahan saluran air lancar,'' ujarnya.
Sementara, Camat Medan Labuhan, Rudy Asriandy SSTP mengatakan, akan membuat surat dan mengundang pihak PT KAI untuk permohonan pembuatan portal. Hadir dalam reses tersebut, perwakilan dari Dinas PU, Dinas Pendidikan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, camat, lurah, kepling dan ratusan warga. 
Kegiatan reses ini dilakukan di lokasi terpisah di hari yang sama. Sekira pukul 10.00 WIB, reses berlangsung di Pajak Rambe, Medan Labuhan. Reses kedua dilanjutkan sekira pukul 15.00 WIB, di lapangan bola voli, Jalan Karni Ilyas, Lingkungan II, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan. (s1)