23 Desember 2020 - 20:46:52 WIB | Dibaca: 3109x

Medan (SIOGE) - Keluarga korban yang meninggal akibat Covid-19 di Kota Medan diberikan santunan sebesar Rp.15 juta, dengan melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan. Hal itu dimaksudkan untuk meringankan beban keluarga korban yang ditinggalkan agar bisa kembali berbenah. 
Hal itu ditegaskan petugas Dinas Sosial Kota Medan kepada warga saat mengikuti reses yang diselenggarakan Anggota DPRD Medan Johannes Hutagalung, Selasa sore (22/12/2020) di Jalan Raharja Ujung Pondok Batuan Lk 12 Kelurahan Tanjung Sari Medan Selayang.  
Warga yang terkena Covid-19 bisa menerima bantuan setelah melengkapi berkas seperti Fc KK, ahli waris dari kecamatan, Fc keterangan meninggal akibat Covid-19, surat domisili dari kelurahan, foto korban, menisi form yang disediakan dan lainnya.  
Penegasan itu disebutkannya menjawab keluhan warga, Melion Manalu yang mengatakan keluarganya menjadi susah karena ayahnya meninggal akibat Covid-19 pada Agustus lalu. Disebutkannya akibat itu, ibunya dan seluruh keluarganya juga harus menjalani isolasi mandiri  di rumah. Parahnya lagi, pemerintah hanya memberikan 1 kotak mie instan kepada mereka. Sementara isolasi dilakukan hingga sebulan. 
Warga juga menjauhi mereka karena takut dengan penyakit ini. Akibatnya, untuk minum saja susah, karena penjual air mineral pun tidak mau dipanggil ke rumah. Warga juga tidak mau menerima mereka kalau berbelanja ke warung. Akibatnya, dengan hanya makan mie instan, mereka tidak mendapatkan gizi yang mencukupi. 
Untuk konsumsi sehari-hari, Manalu mengatakan mereka harus memesan kepada ojek online, sehingga pengeluaran meningkat dan hutang menjadi jutaan rupiah saat isolasi mandiri. “Bagaimana ini, masa pemerintah hanya membantu dengan 1 kotak mie instan. Yang ada, nanti bukannya meninggal gara-gara Covid-19, tapi meninggal karena kelaparan dan kurang gizin” ujarnya. 
Melion mempertanyakan, apakah tidak ada bantuan apapun dari pemerintah terkait kematian orang tuanya akibat Covid-19. Setelah sebulan, barulah keluar hasi swab orang tuanya dan keluarga juga baru di swab setelah sebulan, ujarnya. Untuk itu, diharapkan masyarakat jangan menjauhi korban Covid-19, karena itu bukan penyakit aib, pungkasnya.  
Beberapa warga lainnya mempertanyakan BPJS gratis dan berbayar, bantuan tidak tepat sasaran, Kepling yang tidak jelas, bantuan tidak didapatkan dengan alasan masih ngontrak, keamanan lingkungan dan lainnya.  
Menjawab itu, Johannes mengatakan untuk keamanan dan pembuatan portal harus disepakati dengan Kepling dan warga lainnya. Walaupun dibuat portal, namun tidak ada kerjasama antar warga, sama saja dengan sia-sia, ujar Politisi PDI Perjuangan itu. 
Terkait bantuan, Anggota Komisi II DPRD Medan itu menyatakan, masalahnya bukan pilih kasih, namun karena data yang ada di  BPS masih memakai tahun 2015. Untuk itu, di 2021 rencananya akan diperbaharui dan kalau ada warga yang merasa pantas mendapatkannya, silahkan melapor ke kelurahan, sebutnya. 
Untuk keluarga yang terkena Covid-19 nyatakan turut berdukacita. Hutagalung juga ajak warga untuk tidak menjauhi korban Covid-19, tapi bantu dengan kemampuan yang ada. Bukan hanya materi, tetapi memberi semangat juga perlu, ujarnya.
Petugas Disdukcapil yang ada di kecamatan, Br Pinem mengatakan pengurusan KTP dan KK saat ini tidak pernah dipersulit apalagi saat ini sudah online, ujarnya. KK saat ini memang berwarna putih karena sudah online. Blanko ada dan sekarang lebih cepat, paling lama 2 minggu sudah selesai. (s1)