25 Februari 2021 - 10:20:14 WIB | Dibaca: 2989x

Medan (SIOGE)  - Anggota Komisi IV DPRD Medan, David Roni G Sinaga SE meminta Pemko Medan untuk tegas terhadap bangunan kawasan Cagar Budaya, apalagi ada proses pembangunan yang dilakukan tanpa mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Pemko Medan harus tegas dalam mengawasi kawasan cagar budaya, jangan sampai para pengusaha dan pemilik modal seenaknya saja merubuhkan dan mengganti bangunan yang ada di sana,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (24/2/2021). 

Disebutkannya, adanya bangunan cagar budaya di Jalan Ahmad Yani VII yang telah dirubuhkan, harus jelas proses hukumnya. Jangan sampai, Pemko ‘tutup mata’ dengan pelanggaran yang terjadi terhadap bangunan cagar budaya. 

Ditambahkan Politisi PDI Perjuangan itu, seharusnya Pemko Medan bisa bertindak tegas terhadap pemilik atau pengusaha yang merubuhkan bangunan tanpa izin dari OPD terkait dan DPRD Medan. 

Tindakan tegas yang dimaksud adalah menyerahkan persoalan itu ke aparat hukum, karena ada pidananya kalau merusak kawasan cagar budaya. Kalau Pemko tidak melakukan tindakan tegas dengan mengadukan pengusaha ke pihak aparat hukum, perlu dipertanyakan. 

Politisi muda itu menyebutkan, sudah jelas-jelas bangunan itu merupakan cagar budaya, kenapa Pemko diam saja. “Bukan hanya dirubuhkan, malah dibangun kembali tanpa IMB dan pemberitahuan ke Pemko dan DPRD Medan,” sebutnya. 

Anehnya, pihak Dinas PKPPR tidak bisa menjelaskan terkait dengan IMB-nya. “Mereka (Dinas PKPPR-red) cuma mengatakan struktur bangunan tersebut tidak mendukung lagi,” katanya.

Perubuhan bangunan itu, bertentangan dengan Perda Kota Medan Nomor 2 tahun 2012 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya. “Dalam Perda itu pada Pasal 18 disebutkan tentang penentuan lingkungan dan bangunan cagar budaya berdasarkan kriteria, yakni berusia 50 tahun atau lebih, bernilai sejarah, bernilai arsitektur, bernilai ilmu pengetahuan, bernilai sosial budaya, pendiidikan, agama dan memiliki nilai budaya bagi penguatan bangsa. Bahkan, dalam Perda itu juga di sebutkan golongan utama, golongan madya  dan golongan pratama, di mana masing-masing golongan memiliki kriteria,” terangnya.

Apalagi, penjelasan dari Kadis Kebudayaan jelas menyatakan pembangunan gedung di Jaan Ahmad Yani VII itu menyalah, karena bertentangan dengan UU No. 11 Tahun 2010. Dalam undang-undang itu Pasal 105, jelas dinyatakan setiap orang yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya sebagaimana di maksud dalam Pasal 66 ayat (1) di pidanakan dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 15 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.500 juta dan paling banyak Rp.5 miliar.

Ironisnya, saat DPRD menyoroti masalah bangunan itu, justru disaat bersamaan satu bangunan lagi yang bernilai cagar budaya di Jalan Kepribadian (persis di belakang bangunan di Jalan Ahmad Yani VII) dilakukan pemugaran tanpa se-izin Pemko dan DPRD Kota Medan.

"Ini kan bentuk pembangkangan terhadap pemerintah, apalagi ini tidak jauh dari Kantor Wali Kota dan DPRD. Padahal, segala aturan dan ketentuan sudah jelas adanya. Jangan nanti kondisi yang terjadi di Jalan Ahmad Yani VII dan Jalan Kepribadian ini dimanfaatkan oleh pemilik modal lain untuk melakukan hal yang di tempat-tempat cagar budaya lainnya di Kota Medan. Di depan mata saja begini, bagaimana pula yang tidak terpantau. Pemko Medan harus bertindak dalam hal ini," pungkasnya. (s1)