03 Maret 2021 - 16:49:42 WIB | Dibaca: 3035x

Medan (SIOGE) - Komisi IV DPRD Medan menuding sejumlah lahan parkir fiktif beroperasi di Kota Medan. Operasional perparkiran terus berjalan di sejumlah lokasi, namun tidak ada setorannya ke kas Pemko Medan. Selain itu, tunggakan pengelola parkir yang lama, dipersoalkan karena sampai saat ini tidak ditagih. 
“Banyak persoalan perparkiran di Kota Medan yang terkesan dibiarkan untuk memperkaya oknum tertentu karena retribusinya tidak masuk ke kas Pemko Medan,” ujar Ketua Komisi IV Paul Mei Anton Simanjuntak SH dihadapan Kadis Perhubungan Kota Medan Iswar Lubis dan stafnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Banggar kantor dewan, Selasa sore (2/3/2021). 
Disebutkannya, sebagai contoh lahan parkir di Jalan Sei Kera, Tirto Sari dan di beberapa ruas jalan negara, kegiatan perparkiran sudah berlangsung lama, namun retribusinya tidak masuk ke kas Pemko Medan. 
“Ini parkir fiktif, Kadis Perhubungan harus bertanggungjawab dan kalau tidak bisa menjelaskannya, sebaiknya dicopot saja. Itu belum termasuk hutang pengelola perparkiran yang sudah lama, harus diselesaikan dan jangan dibiarkan begitu saja,” ujar Politisi PDI Perjuangan itu. 
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV D Edy Eka Suranta S Meliala mempertanyakan data lokasi perparkiran dan besarnya estimasi pendapatan di sana yang diminta saat Kunker ke Dinas Perhubungan. Pria yang akrab disapa Dico itu juga mempertanyakan keseriusan Dishub mengelola perparkiran di Kota Medan. Karena disinyalir banyak kebocoran yang terjadi di sektor ini. 
Dico mengaku memiliki sejumlah data tentang lokasi parkir di Kota Medan dan termasuk setorannya kepada Dinas Perhubungan. “Semua harus jelas dan transparan. Supaya kebocoran bisa ditekan,” ujar Politisi Gerindra ini sembari menyebutkan, pihak Dishub seharusnya tidak tebang pilih dalam menetapkan pengelolaan perparkiran di Kota Medan. 
Hal senada diungkapkan anggota dewan lainnya David Roni G Sinaga SE yang menyebutkan, saat Kunker, sudah diminta data titik parkir dan bersaan setorannya.  “Kalau seperti ini, kita seperti main-main. Lain yang diminta, lain pula yang dikasih. Kalau data seperti ini, tidak perlu menunggu 2 minggu,” tegasnya mengomentari data yang diberikan Dishub ke Komisi IV. 
Menanggapi hal itu, Kadishub Iswar menyatakan pihaknya berterimakasih kepada Komisi IV yang sudah memberikan saran dan kritik terhadap dinasnya. Semua akan ditampung dan akan dicek ke anggota agar memimimalisir kebocoran PAD.  
Terkait target parkir, disebutkannya, semua ditentukan Dihub. Realisasinya akan dilihat di lapangan. “Semua masukan akan menjadi PR kami ke depannya, agar dicek dan diselesaikan,” pungkasnya. (s1)