10 Juni 2021 - 23:48:40 WIB | Dibaca: 3252x

Medan (Sioge) - Komisi I DPRD Medan meminta Pemko Medan untuk memberikan perhatian khusus kepada setiap camat yang melakukan pemecatan kepada kepala lingkungan (Kepling), baik itu tindakan secara pribadi maupun atas rekomendasi atau laporan dari lurah.

“Kami menemukan beberapa kasus pemecatan Kepling yang dinilai tidak mendasar. Misalnya saja seperti yang terjadi pada Kepling 4 Kelurahan Sidorame Barat, Kecamatan Medan Perjuangan yang dipecat melalui surat pemberhentian dengan nomor 800/664 per tanggal 31 Mei yang ditandatangani langsung Camat Medan Perjuangan,” ujar Anggota Komisi I DPRD Medan Mulia Syahputra Nasution kepada wartawan, Kamis (10/6/2021).

“Berdasarkan laporan yang kami terima dari Kepling yang dipecat tersebut, dirinya tidak menerima surat peringatan (SP) terlebih dahulu sebelum dia diberhentikan, padahal mekanismenya kan tidak begitu. Lalu, alasan pemecatannya juga tidak jelas,” ujar Politisi Gerindra itu. 

Padahal, sebutnya, Kepling tersebut juga sudah melakukan tugasnya sesuai dengan instruksi Lurah Sidorame Barat, yakni memastikan masalah sampah yang ada di lingkungannya terselesaikan setiap harinya.

“Instruksi itu sudah dilakukan nya, sampah sudah diangkut saat pagi menjelang siang dan ada bukti jika setiap hari sampah sudah diangkut. Tapi sorenya di foto lagi oleh pihak Kelurahan, ya jelas lah sampahnya ada lagi, kan dari siang sampai sore itu pasti ada lagi masyarakat yang buang sampah. Itu kan tidak objektif namanya, terkesan mencari kesalahan saja,” ujarnya.

Dikatakannya, dirinya sangat mendukung sikap tegas berupa pemecatan kepada setiap aparat pemerintahan yang tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, termasuk kepada para Kepling, namun dengan alasan yang jelas serta prosedur yang benar seperti pemberian surat peringatan mulai dari surat peringatan pertama hingga terakhir. 

Untuk itu, dimintanya kepada Kabag Tata Pemerintahan (Tapem) Setdako Medan untuk tidak tinggal diam dan hanya bertindak secara administratif. Sebab, Kabag Tapem berkewajiban dalam melakukan evaluasi dan investigasi terhadap setiap kinerja para Kepling melalui para aparatur mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan, termasuk perihal pengangkatan hingga pemecatannya. (S1)