14 Juni 2021 - 19:20:03 WIB | Dibaca: 3158x

Medan (Sioge) - F-PKS DPRD Medan menyoroti buruknya realisasi pendapatan sektor Parkir dan retribusi sampah di Kota Medan selama TA 2020.  

Hal itu ditegaskan Juru bicara F-PKS Syaiful Ramadhan saat menyampaikan pandangan fraksinya pada paripurna DPRD Medan tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Anggaran 2020, Senin (14/6) di gedung dewan. 

"Kami menilai secara umum pendapatan pada tahun 2020 sudah baik walaupun terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, namun dari beberapa sektor pendapatan harus menjadi perhatian serius agar lebih baik dimasa yang akan datang," ujarnya. 

Mengenai pendapatan dalam APBD Medan TA 2020, F-PKS menyoroti persentase realisasi pendapatan dari sektor pajak daerah sebesar 87,96 persen lebih besar dari tahun 2019 yakni 85,01 persen, pendapatan pajak daerah dari pos pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak BPHTB tidak ada yang berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

"Target pendapatan pada saat diajukan oleh Pemko Medan pada Perubahan APBD 2020 yang lalu telah melalui pengukuran yang matang sehingga kemungkinan tercapainya sudah dapat diperkirakan, oleh karenanya pada tahun yang akan datang kami minta agar realisasi pendapatan daerah bisa mencapai target, " ungkapnya.

Ditambahkannya, realisasi pajak parkir sebesar Rp.14,11 miliar atau sebesar 82,15 persen dari target sebesar Rp.17,18 miliar menunjukkan Pemko tidak serius mengejar target PAD dari sektor ini.

"Pada tahun 2019 dapat terealisasi Rp.26,56 miliar, kenapa tahun ini turun jauh sekali. Selama ini pajak parkir yang rendah terus disorot DPRD Medan. Dengan menerapkan target yang rendah diharapkan memudahkan pencapaiannya akan tetapi semakin rendah pula realisasinya," terang Anggota Komisi IV ini.

Terkait jumlah kendaraan, politisi muda PKS ini menilai Dinas Perhubungan Kota Medan tidak memiliki database yang jelas berapa banyak ruas jalan yang ada. Dinas Perhubungan tidak bisa memberikan hitungan yang logis berapa jumlah pendapatan yang diterima dari satu kawasan parkir.

"Untuk itu Fraksi PKS meminta agar Dinas Perhubungan memperbanyak e parking seperti yang sudah dibuat di Kesawan. Kebocoran dari pos ini pasti akan bisa diminimalisir, " jelasnya. (S1)