22 Juli 2021 - 23:11:01 WIB | Dibaca: 3087x

Medan (SIOGE) - Pemerintah secara resmi telah memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 25 Juli 2021, yang disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi pada 20 Juni 2021 malam. 

DPD GMNI Sumatera Utara berpandangan bahwa Perpanjangan PPKM Darurat merupakan kebijakan menyakitkan yang kembali harus diterima rakyat. 

Hal ini disampaikan secara tegas oleh Daniel Sigalingging, M. Si., selaku Ketua DPD GMNI Sumut bahwa PPKM Darurat merupakan bentuk kebijakan tidak optimal dan tidak layak untuk diperpanjang. 

"Coba kita lihat grafik Covid-19 skala Nasional sejak awal diberlakukan PPKM Darurat 3 Juli, konfirmasi kasus baru sebanyak 27.913 orang, dan hingga kemarin 21 Juli sebanyak 33.772 orang. Artinya kebijakan PPKM ini justru sama sekali tidak berdampak apapun," ujar Daniel kepada wartawan, Kamis (22/7/2021).

Ketua GMNI Sumut itu juga berpendapat bahwa PPKM Darurat yang diharapkan mampu menekan angka kasus baru covid-19, justru menimbulkan konflik di masyarakat. 

"Terlalu banyak gesekan yang terjadi antara petugas di lapangan dengan masyarakat terutama pedagang kecil yang hanya ingin mencari nafkah keluarganya buntut dari PPKM Darurat ini. Banyak pengusaha yang terancam gulung tikar yang justru menimbulkan pengangguran besar-besaran. Ini tentu menjadi masalah baru yang harus dihadapi kedepan," pungkas Ketua GMNI Sumut. 

DPD GMNI Sumut juga menganggap bahwa bansos juga bukan menjadi solusi untuk menenangkan kondisi saat ini. GMNI Sumut juga mengatakan masyarakat terutama pelaku usaha hari ini juga berjibaku dengan angsuran utang modal usaha, biaya sewa tempat usaha, sewa rumah, biaya pendidikan anak, dan lainnya. Sementara sejak diberlakukannya PPKM Darurat omzet para pelaku usaha turun drastis. 

"Belum lagi penyekatan jalan yang sesungguhnya tidak optimal, karena bukannya menurunkan mobilitas, justru memindahkan konsentrasi kendaraan ke titik yang tidak dilakukan penyekatan sehingga justru membuat kemacetan pengendara di beberapa jalan tertentu. Sebagai contoh di Kota Medan dengan ditutupnya akses jalan simpang Dr. Mansyur - Jl. Setiabudi & Jl. Jamin Ginting, justru membuat kemacetan panjang sepanjang Jl. Setiabudi, sama sekali tidak optimal. Penyekatan jalan ini juga harus segera dievaluasi." Tambah Daniel

"Satu setengah tahun kita berjibaku dengan pandemi ini namun masih jauh dari kata berhasil. Kedisiplinan masyarakat dan cara penanganan yang tepat dari masyarakat tentu adalah kunci keberhasilan kita berhasil keluar dari situasi ini. Tentu dalam mengambil kebijakan penanganan pandemi ini, pemerintah juga harus senantiasa memperhatikan kesejahteraan rakyat sebagai instrumen utama, selain cara optimal menekan meningkatnya kasus covid-19." Tutup Ketua DPD GMNI Sumut tersebut. (*)