09 September 2021 - 21:10:02 WIB | Dibaca: 3049x

Medan (Sioge) - Wakil Ketua DPRD Medan H Rajudin Sagala SPdI menerima kunjungan anggota DPD RI H Muhammad Nuh MSP, Rabu (8/9/2021). Kunjungan senator asal Sumut ke DPRD Medan tersebut dalam rangka inventarisasi materi di daerah pemilihan guna mengkaji lebih lanjut dampak terhadap UU Cipta Kerja terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perizinan usaha.

Dalam kunjungan itu, M Nuh yang diamanahkan di Komite I DPD RI yang membidangi Pemerintahan dan Pertahanan Keamanan mengatakan, kunjungannya ke daerah kali ini dalam upaya menggali informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan di masa pandemi ini.

Dalam kesempatan tersebut, H Rajudin Sagala mengungkapkan bahwa DPRD Medan dalam waktu dekat ini akan membahas P-APBD 2021 yang pada beberapa hari lalu sudah sampai ke tahap Nota Pengantar Kepala Daerah.

"Dalam proyeksi P-APBD 2021 sebesar Rp.5,1 triliun terjadi sejumlah penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di beberapa sektor di antaranya Pajak Perhotelan, Pajak Hiburan dan beberapa sektor yang saat ini terdampak oleh pandemi Covid-19," jelasnya.

Dalam pelaksanaan APBD 2020 dan 2021 juga terjadi pengalihan anggaran yang dilakukan Pemko. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya menjawab persoalan dampak pandemi di lapangan. "Anggaran infrastruktur dan anggaran yang sifatnya seremonial banyak yang dialihkan," jelasnya.

Dalam pelaksanaannya, Pemko telah berkomunikasi dengan DPRD Medan sebagai mitra melalui forum terbatas. "Meski dalam pelaksanaan anggaran, Pemko Medan merupakan eksekutornya tetapi dalam beberapa permasalahan, Pemko Medan masih melakukan komunikasi dengan pimpinan," jelasnya.

"Ini akan menjadi masukan bagi kami di DPD. Salah satunya terkait pelaksanaan pemerintahaan di masa pandemi. Khusus di Kota Medan ternyata pemerintah daerah masih melakukan komunikasi degan DPRD dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran," jelas M Nuh. (S1)