24 Oktober 2021 - 01:22:43 WIB | Dibaca: 3145x

Medan (SIOGE) - Dinas Sosial Kota Medan masih menunggu hingga Januari 2022 untuk pendaftaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Karena kalau tidak masuk ke DTKS, warga tidak akan mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah. 

“DTKS itu merupakan dasar bagi pemerintah untuk memberikan bantuan kepada rakyat,” ujar perwakilan Dinas Sosial Kota Medan Dedi Irwanto Pardede kepada masyarakat yang hadir di sosialisasi Perda No.4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan yang diselenggarakan Drs Daniel Pinem di Koserna Kelurahan PB Selayang II, Sabtu sore (23/10/2021). 
Hal itu dibenarkan Plt Lurah PB Selayang II yang menyebutkan seharusnya warga datang ke Musyararah Kelurahan (Muskel) untuk mengajukan diri masuk ke DTKS. Namun, karena masih ada kesempatan yang diberikan oleh Dinsos maka masyarakat diharapkan cepat mendaftar. 
Terkait kesehatan masyarakat, Kapuskesmas dr F Nasution menyatakan saat ini vaksinasi sedang digalakkan di Kota Medan. Bagi warga yang belum divaksin, agar segera datang ke Puskesmas. Namun diingatkannya, saat ini warga jangan hanya terfikir vaksinasi Covid-19. Warga juga diharapkan membawa Balita nya agar diimunisasi dasar. 
Faisal perwakilan BPJS yang hadir menyatakan warga yang butuh informasi di saat pandemi Covid-19, bisa mengakses aplikasi Pandawa. Penurunan kelas BPJS juga dapat dilakukan di aplikasi itu. 
Sementara itu, warga Idul Syahputra mempertanyakan BPJS nya yang tidak aktif lagi. F Simanjuntak mengeluhkan tertunggak iuran BPJS nya hingga Rp.4 jutaan. Sedangkan Pegyati yang merupakan Kepling mempertanyakan bagaimana kriteria yang bisa masuk DTKS. 
Menjawab itu, Sekretaris F-PDI Perjuangan DPRD Medan itu menyebutkan untuk mengaktifkan BPJS yang sudah lama tidak dibayar, bayarlah dan 3x24 jam akan aktif lagi. Sementara tunggakan hingga Rp.4 jutaan, silahkan koordinasi dengan Dinsos untuk mengambil surat tidak mampu. 
Di tahun ini, ujar Daniel, pihaknya masih membahas aturan untuk pelayanan gratis di tahun 2022. Seluruh warga Medan akan mendapatkan pelayanan gratis kelas III tanpa memandang status. (S1)