27 September 2019 - 20:29:18 WIB | Dibaca: 3525x

Karawang (SIOGE) – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Karawang menggelar aksi solidaritas dan doa sebagai bentuk merefleksikan tragedi yang terjadi di Papua dan juga menyerukan pemerintah untuk serius mengatasi konflik dengan mengedepankan cara-cara yang lebih humanis serta pendekatan secara budaya dan prinsip perdamaian, Kamis (26/9/2019) di Bundaran Ramayana.

“Korban terus berjatuhan, jadi kami mendesak pemerintah segera mengatasi masalah di Wamena, Papua. Kita sangat sayangkan tindakan pelanggaran HAM yang menimpa masyarakat di Wamena dan Jayapura. Oleh karena itu sebagai bentuk solidaritas kita selaku saudara se-bangsa dan se-tanah air, GMKI Karawang menggelar aksi solidaritas, refleksi dan doa bersama dengan harapan Tuhan selalu memberikan kedamaian bagi bangsa Indonesia secara khusus daerah Papua,” ujar Ketua GMKI Cabang Karawang Sepri Antoni Sitopu.

Salah satu Kader GMKI Karawang yang juga Kepala Bidang Aksi dan Pelayanan menghidupkan 5 buah lilin sebagai bentuk simbol butir-butir dari "Pancasila."

Yang mana bentuk implementasinya belum dapat dirasakan oleh masyrakat Papua, sehingga konflik terus berkelanjutan. Oleh karena itu harapannya masyarakat Papua, khususnya masyarakat Wamena dan Jayapura dapat benar-benar merasakan wujud dari implementasi Pancasila tersebut.

“Bila masyarakat Papua ditindas, maka kami pun turut merasakan penindasan tersebut. Kiranya keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia benar-benar mampu di implementasikan dan diterapkan dengan baik, karena kami adalah Papua dan Papua adalah kami.

Adapun poin-poin pernyataan sikap yang disampaikan, di antaranya turut berduka cita atas korban meninggal akibat insiden kemanusiaan yang terjadi di Wamena dan Jayapura. Mengecam keras tindakan represif aparat negara yang mengakibatkan jatuhnya korban meninggal dunia di Wamena dan Jayapura. Mendesak Presiden mencopot semua pihak yang harusnya bertanggungjawab terhadap kasus ini.

GMKI juga mendesak Presiden RI Ir H Joko Widodo sebagai Panglima Tertinggi dan berkuasa penuh atas TNI agar segera menarik pasukan TNI dari tanah Papua dan meminta Kapolda untuk mencabut maklumat yang tidak menghormati konstitusi.

Mendesak Presiden untuk melakukan pendekatan keamanan di Papua dengan cara humanis, cara kultural dan cara keagamaan dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh-tokoh adat/marga-marga di 7 wilayah adat Papua yang memahami betul persoalan Papua, jangan melibatkan mereka yang tidak memahami akar masalah di Papua.

Membebaskan semua tahanan aktivis mahasiswa Papua dan tokoh-tokoh masyarakat Papua yang ditahan oleh TNI dan Polri yang protes akibat aksi rasisme dan persekusi orang Papua. Meminta Presiden mengevaluasi kinerja Kepala BIN  karena dianggap lalai menjalankan tugas dalam mengumpulkan informasi faktual untuk deteksi dan peringatan dini dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.

Mengecam keras tindakan Menkominfo RI Rudiantara yang kembali memutuskan jaringan internet di Papua. Negara demokrasi harus bebas dari tindakan-tindakan otoritarian dan upaya menutup informasi publik, karena tindakan demikian juga merupakan pelanggaran HAM berat dan melanggar UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). (Sepri)