29 Januari 2020 - 10:02:49 WIB | Dibaca: 3399x

Jakarta (SIOGE) - Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) 2018, ada 88 kabupaten/kota di Indonesia rentan rawan pangan. Dari jumlah tersebut sebagian besar berada di wilayah timur Indonesia.
Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Hendriadi mengatakan, kabupaten rentan rawan pangan lokasinya jauh dari ibukota provinsi atau daerah perbatasan dan terluar, atau merupakan kabupaten hasil pemekaran.
Ke-88 kabupaten tersebut memiliki masalah akses pangan karena minimnya infrastruktur untuk mendistribusikan pangan sehingga harga menjadi tinggi. Selain itu, karena faktor sumberdaya manusia (SDM) maupun sumberdaya alam (SDA).
"Di Papua misalnya, apa sih yang tidak bisa tumbuh disana. Tapi mungkin masyarakatnya perlu kita bangun, kita berdayakan hingga mereka mampu memproduksi sendiri," kata Agung disela Rakernas Pembangunan Ketahanan Pangan di Bogor, Selasa (28/1/2020).
Oleh karena itu, Kementan menggandeng berbagai kementerian lainnya bersinergi mengatasi masalah-masalah dalam mengentaskan daerah rentan rawan pangan melalui berbagai intervensi program dan kegiatan.
"Kalau tidak super visi yang terjadi adalah kekurangan pangan karenanya pangannya dipasok dari luar. Kita ingin bangun mereka, intervensi mereka, mengajak untuk memproduksi sendiri. Syukur-syukur mereka punya cadangan pangan sendiri," terangnya.
Tahun2020 ini, BKP juga fokus pada penguatan pasokan, distribusi dan cadangan pangan, dan pengembangan diversifikasi dan industri pangan lokal.
"Di tahun ini kita punya kegiatan inisiatif yaitu pertanian keluarga atau family farming dan Pertanian Masuk Sekolah yang fokus pada upaya pengentasan daerah rentan rawan pangan,” ungkap Agung.
Selain itu, optimalisasi pemanfaatan pekarangan dilakukan melalui kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang merupakan transformasi dari KRPL. Kegiatan ini tidak hanya fokus pada kelompok wanita tani, tetapi diperluas jangkauannya ke karang taruna, pesantren atau lembaga lainnya, sehingga masyarakat berdaya dan mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri.
Untuk meningkatkan nilai tambah pangan lokal dan memberdayakan UMKM sektor pangan lokal, BKP melaksanakan kegiatan Pengembangan Industri Pangan Lokal berbasis UMKM (PIPL1000) di 34 Provinsi.
Dalam pengentasan daerah rentan rawan pangan, distribusi, penguatan pasokan, dan cadangan pangan, serta diversifikasi, lanjut Agung, Kementan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 160 miliar. "Untuk anggaran tersebut setiap daerah tentunya berbeda-beda. Papua tentu beda dengan Maluku, Maluku beda dengan Jawa," kata Agung.(lp6)