14 Oktober 2026 - 06:49:50 WIB | Dibaca: 2133x

Medan (Sioge) - Komisi 4 DPRD Medan terima delegasi sejumlah warga yang bergabung Gerakan Bersatu Kemarahan Warga Jl Seroja, Gg Anggrek lingkungan 4, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal di ruang komisi gdung dewan, Senin (12/10/2026). Warga mengadu adanya pendirian tembok hingga menutup Gg Angrek sehingga mengganggu akses jalan umum.

Delegasi itu diterima Ketua Komisi 4 DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak SH bersama Datuk Iskandar Mudan dan Zulham Efendi. Sementara warga yang dikordinir Bayu Subroto bersama warga lainnya.

Dalam pengaduannya, Bayu Subroto menyampaikan keberatannya adanya pendirian tembok yang dilakukan pihak pengembang sehingga menutup akses Gang Angrek. Karena itu, Bayu minta DPRD Medan memfasilitasi agar Pemko Medan dapat membongkar tembok demi kepentingan umum.

Pada kesempatan itu, guna memastikan kebenarannya, Paul menyampaikan akan mengagendakan RDP yang melibatkan instansi terkait. Dalam RDP nanti dapat dikrtahui dan mendapat kesimpulan sebenarnya. 

"Nanti kita jadwalkan RDP yang pasti mengundang warga dan pihak tetkait. Dalam RDP nanti silahkan membawa bukti bukti keabsahan alas hak tanah masing masing," ujar Paul.

Sebelum diterima di Komisi 4, terlebih dahulu warga menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Medan. 

Dari amatan wartawan, terlihat puluhan warga mengelar aksi menolak pendirian tembok akses umum Gang Anggrek di Jalan Seroja, Kelurahan Sunggal, Medan Sunggal.

Dalam aksi tersebut massa menyuarakan penolakan sekaligus mendesak Pemerintah Kota Medan segera menyelesaikan persoalan tersebut.

Dikatakan, warga bahwa Gang Anggrek telah digunakan masyarakat sebagai akses jalan sejak 1956. Dikatakan warga bahwa jalan tersebut pernah dicor melalui program PNPM Mandiri pada 2014.

"Kami sangat keberatan adanya penembokan di Gang Anggrek karena ini fasilitas umum sebagai akses warga untuk pergi beribadah dan akses jalan bagi anak sekolah dan lainya," kata warga.

Selain menyampaikan tuntuntan tersebut  warga meminta pihak aparat penegak hukum ( APH) dalam hal pihak kepolisian untuk segera melakukan proses. (*)