09 Juni 2026 - 17:27:02 WIB | Dibaca: 2130x

MEDAN (Sioge) - Proyek Bus Rapid Transit (BRT) senilai Rp1,9 triliun di Kota Medan kembali menuai sorotan. Sejumlah persoalan mulai dari penyempitan badan jalan, potensi kemacetan hingga beban operasional yang dinilai dapat membebani APBD Kota Medan menjadi perhatian serius DPRD Kota Medan.

Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Kota Medan, Lailatul Badri, usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Perhubungan Kota Medan, Dishub Provinsi Sumatera Utara, serta BPTD Kementerian Perhubungan terkait proyek BRT yang saat ini tengah berjalan.

Menurut Lailatul Badri, pihaknya tidak menolak pembangunan transportasi modern di Kota Medan, namun meminta agar seluruh dampak dan kesiapan infrastruktur benar-benar dipertimbangkan secara matang sebelum proyek dijalankan secara penuh.

“Walaupun proyek ini akan tetap berjalan, setidaknya masyarakat harus tahu bahwa kami di DPRD tidak diam. Kami sudah menyampaikan berbagai masukan dan kekhawatiran dalam rapat. Namun tentu ada batas kewenangan yang kami miliki,” ujar Lailatul Badri, Senin (8/6/2026).

Politisi PKB itu menyoroti kondisi ruas jalan di Kota Medan yang dinilai berbeda dengan Jakarta. Menurutnya, penyempitan jalan akibat pembangunan jalur BRT berpotensi memperparah kemacetan di sejumlah titik.

“Jangan samakan Medan dengan Jakarta. Jakarta memiliki badan jalan yang jauh lebih lebar, sementara kondisi jalan di Medan rata-rata pas-pasan. Ketika sebagian ruas dipakai untuk jalur BRT, otomatis ruang kendaraan lain menjadi sempit dan menimbulkan kemacetan,” katanya.

Selain persoalan lalu lintas, wanita yang akrab disapa Lela ini  juga mempertanyakan skema pendanaan proyek yang disebut-sebut sebagai bantuan dari Bank Dunia ( World Bank). 

Ia menegaskan bahwa masyarakat perlu memahami perbedaan antara hibah dan pinjaman luar negeri.

“Sering disebut bantuan World Bank, padahal pada kenyataannya itu tetap pinjaman yang nantinya harus dibayar kembali. Ini perlu dipahami masyarakat agar tidak terjadi salah persepsi,” tegasnya.

Lela juga menyinggung besarnya biaya operasional transportasi massal yang selama ini sudah berjalan di Kota Medan, seperti Trans Metro Deli atau Bus Listrik, yang dinilai belum memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Saat ini saja operasional Trans Metro Delo atau Bus Listrik  disebut hanya menghasilkan PAD sekitar Rp8 miliar per tahun, sementara biaya operasionalnya bisa mencapai lebih dari Rp 90 miliar per tahun. Apalagi nanti jika ada tambahan sekitar 200 armada BRT, tentu biaya operasional dan perawatan akan semakin besar,” ungkapnya.

Ia mempertanyakan kesiapan Pemko Medan dalam menanggung pembiayaan tersebut di tengah kondisi efisiensi anggaran yang sedang dilakukan pemerintah daerah.

“Apakah ini sudah benar-benar menjadi bahan pertimbangan? Jangan sampai nanti APBD Kota Medan justru terbebani terlalu besar,” tambahnya.

Tak hanya itu, Lela menilai masih banyak persoalan mendasar yang lebih mendesak untuk ditangani di Kota Medan, salah satunya persoalan banjir yang hingga kini masih menjadi keluhan utama masyarakat.

“Masalah utama Kota Medan saat ini adalah penanganan banjir. Itu yang menurut kami harus lebih diprioritaskan. Jangan sampai muncul proyek besar lain sementara persoalan mendasar masyarakat belum selesai,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Lela juga meminta adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait manfaat, risiko, serta dampak jangka panjang proyek BRT agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

“Kami mendukung pembangunan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat. Namun semua harus dihitung secara matang agar manfaatnya sebanding dengan biaya dan dampak yang ditimbulkan,” pungkasnya. (*)