09 Oktober 2019 - 10:58:45 WIB | Dibaca: 2906x

Humbahas (SIOGE) - Proyek Pembangunan Turup/Bronjong Ruas Jalan Provinsi Sumut tepatnya di Tano Ponggol, Desa Aek Parbotihan, Kecamatan Onanganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatra Utara disoal warga pengguna jalan. Pasalnya pihak CV Husiba sebagai pelaksana pekerjaan jasa konstruksi dengan pagu Rp 7,5 milyar dinilai lamban dalam proses pekerjaan.
Untuk itu, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumut (Provsu) mengambil langkah percepatan pembangunan. Melihat urgensi jalan, perlu penanganan cepat dan komprehensif, agar tidak berdampak terhadap masyarakat luas, secara khusus untuk pengguna jalan.
"Reaksi penanganan cepat dari pihak pemerintah. Meskipun jalan tersebut bukan kewenangan Kabupaten Humbahas, tetapi masyarakat sudah resah dengan kondisi jalan itu," kata Bupati Humbahas, Dosmar Banjarnahor, kepada wartawan pada saat kunjungan ke lokasi, Selasa,(8/10/2019)
Pemkab Humbahas telah melakukan bentuk koordinasi dengan Provinsi Sumut melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumut, supaya memprioritaskan perhatian. "Tetap menjalankan fungsi koordinasi. Sudah saya hubungi kadisnya menginformasikan kondisi di lapangan. Paling tidak, pihak provinsi diharapkan turun untuk melihat kemajuan pekerjaannya" 'pintanya.
Dosmar Banjarnahor menyampaikan, pada prinsipnya pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan publik. "Memohon maaf kepada warga pengguna jalan atas ketidaknyamanan masyarakat, dalam kondisi seperti ini, kita harus responsif dan bertanggungjawab terhadap keselamatan masyarakat umum," kata Politisi PDIP itu.
Sementara itu, Muhammad Armand Effendy Pohan melalui UPT Binamarga Provsu, Oktavianus Tambunan, Selasa,(8/10/ 2019) seperti dirilis medanbisnis mengatakan, bahwa progres pekerjaan memang mengalami keterlambatan. Kemudian untuk percepatan, tetap dilakukan dengn meminta rekanan menambah jumlah personil dan peralatan.
Selanjutnya, pihaknya telah melakukan berbagai upaya kepada pihak rekanan, dengan melakukan streaming current monitor, evaluasi surat menyurat dengan surat teguran tetap dilakukan.
Disoal tanggung jawab pemerintah dengan kondisi di lapangan, pihaknya meminta maaf. "Kami meminta maaf atas ketidaknyamanan para pengguna jalan dan akan berusaha menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu dan aturan,' katanya.(mb/s1)